Mengenal Stakeholder Regulasi, Ruang Udara, dan Perizinan di Indonesia

Stackholder drone

Bagi Anda yang rutin mengoperasikan drone untuk tujuan berbeda-beda dan untuk kebutuhan penting seperti pekerjaan di industri pasti harus menggunakan izin terbang hingga ke tingkat tinggi pemerintahan. Apalagi jika misi terbang drone Anda berada di ketinggian tertentu. Izin terbang dan segala regulasi penerbangan drone dibuat oleh pemerintah, dan berikut adalah stakeholder perizinan di Indonesia.

DJPU adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan Indonesia, yang bertanggung jawab dan berada di bawah Menteri Perhubungan. DJPU dipimpin oleh Direktur Jenderal.. DJPU  mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, DKPPU (dulu DKUPPU) adalah direktorat di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan:

-Kebijakan,

-Penyusunan norma,

-Standar,

-Prosedur, dan

-Kriteria,

-Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

-Evaluasi dan pelaporan

Direktorat Navigasi Penerbangan

DNP adalah direktorat di bidang navigasi penerbangan yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan:

-Kebijakan,

-Penyusunan norma,

-Standar,

-Prosedur, dan

-Kriteria,

-Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

-Evaluasi dan pelaporan, 

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  LPPNPI / Airnav bertugas sebagai penyedia pelayanan navigasi penerbangan nasional dan internasional. Selain itu, Airnav juga mengeluarkan Safety Assessment dan NOTAM untuk penerbangan drone di Indonesia

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (DITJEN STRAHAN) Kemhan, Ditjen strahan adalah unsur pelaksana di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ditjen strahan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahan. Ditjen strahan mengepalai Dirwilhan dimana unit kerja ini berwenang untuk mengeluarkan Security Clearance dan penunjukan Security Officer dalam hal survey.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *