Melangkah dengan Aman: Mengenal Peraturan dan Izin Penerbangan Drone di Indonesia

Drone telah menjadi alat yang semakin populer di Indonesia, digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari hobi, industri, hingga bidang fotografi. Namun, agar dapat melangkah dengan aman dan mematuhi aturan yang berlaku, penting bagi pengguna drone untuk memahami peraturan dan mendapatkan izin penerbangan yang diperlukan. Artikel ini akan menjelaskan mengenai peraturan drone di Indonesia, sehingga pengguna dapat menjalankan kegiatan dengan aman dan legal.

Di Indonesia, regulasi penerbangan drone diatur oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Operasional Pesawat Tanpa Awak di Ruang Udara. Peraturan ini memberikan panduan dan batasan yang harus dipatuhi oleh pengguna drone dalam berbagai aspek, termasuk batasan ketinggian, jarak dari bandara, dan persyaratan izin operasional.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan adalah batasan ketinggian terbang drone. Secara umum, drone diizinkan untuk terbang hingga ketinggian maksimum 150 meter di atas permukaan tanah atau perairan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan penerbangan pesawat terbang yang lebih besar serta mencegah potensi gangguan pada lalu lintas udara yang sah. Penting bagi pengguna drone untuk memahami dan mematuhi batasan ketinggian ini agar tidak melanggar peraturan.

Selain batasan ketinggian, peraturan juga menetapkan batasan jarak dari bandara. Drone dilarang untuk terbang dalam radius 5 kilometer dari batas terluar bandara, baik bandara yang beroperasi secara sipil maupun militer. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan penerbangan dan mencegah adanya gangguan pada pesawat yang sedang lepas landas atau mendarat. Pengguna drone harus selalu memeriksa dan memahami peta zona terlarang di sekitar bandara sebelum terbang.

Bagi pengguna drone yang ingin melakukan operasi komersial, seperti fotografi udara atau pengambilan gambar untuk keperluan bisnis, diperlukan izin operasional dari otoritas yang berwenang. Di Indonesia, izin operasional drone komersial dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk mendapatkan izin ini, pengguna drone harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi, memperoleh asuransi yang sesuai, serta mematuhi ketentuan keamanan dan privasi.

Selain itu, pengguna drone di Indonesia juga diwajibkan untuk mendaftarkan drone mereka di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pendaftaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengawasi penggunaan drone di Indonesia. Proses pendaftaran biasanya melibatkan pengisian formulir dan menyertakan dokumen pendukung, seperti identitas pengguna dan spesifikasi teknis drone.

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan aplikasi resmi yang dapat membantu pengguna drone dalam mematuhi regulasi. Salah satunya adalah aplikasi “e-registration” yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan drone mereka dan memperoleh sertifikat registrasi yang sah.

Dalam upaya untuk memastikan pengguna drone beroperasi dengan aman, Kementerian Perhubungan juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Pelanggaran terhadap peraturan penerbangan drone dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara, atau pencabutan izin operasional.

Dalam kesimpulannya, pengguna drone di Indonesia perlu memahami dan mematuhi peraturan serta mendapatkan izin penerbangan yang diperlukan untuk melangkah dengan aman. Mengetahui dan mematuhi batasan ketinggian, jarak dari bandara, serta memperoleh izin operasional yang sesuai merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan penerbangan dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan. Dengan mematuhi regulasi penerbangan drone, pengguna dapat menikmati pengalaman mengoperasikan drone dengan aman, legal, dan bertanggung jawab.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *