5 Peraturan Drone, Pilot Penting Tahu!

Banyaknya pengguna drone di Indonesia semakin bertambah setiap hari. Dari data yang dikumpulkan oleh APDI, penggunaan drone biasanya dari sektor konstruksi, pertambangan, pertanian dan real estate. Para pilot profesional wajib mematuhi beberapa peraturan drone di bawah ini.

5 Peraturan Drone di Indonesia

Peraturan mengenai drone ini sengaja dibuat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Apalagi bila mengambil gambar di area yang terbatas dan terlarang, oleh karena itu dibuatlah peraturan. Inilah 5 peraturan menerbangkan drone, pilot penting tahu sebelum mengoperasikannya.

Tentang aturan penggunaan drone di tanah air, pemerintah kita telah memiliki aturan yang nyata untuk penggunanya. Peraturannya adalah Permenhub Nomor PM 47 tahun 2016 yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 mengenai Pengendalian Pengoperasian Sistem Drone di Udara yang dilayani Indonesia.

1.     Dilarang mengoperasikan di daerah terlarang

Peraturan utama di Indonesia adalah drone dilarang terbang dalam jarak 500 m dari kawasan udara tertentu, misalnya Istana Kepresidenan, objek vital nasional atau instalasi nuklir. Peraturannya tertulis dalam pasal 2 PP No.4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Indonesia.

2.     Apabila drone diterbangkan di wilayah terbatas

Peraturan selanjutnya adalah drone dilarang beroperasi dalam radius 500 m diatas udara pada wilayah terbatas. Wilayah terbatas ini adalah Markas Besar TNI, Kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan dan penembakan militer, kawasan peluncuran satelit/roket.

Selain itu juga ruang udara yang digunakan selama penerbangan seorang kepala negara/kepala pemerintahan. Bila melanggar maka akan dikenai sanksi berupa denda sampai dengan 5 miliar. Ini tercantum dalam PP No. 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara RI.

3.     Peraturan penggunaan drone di area bandara

Aturan penerbangan drone juga menjelaskan bahwa drone dilarang terbang di area bandara, baik wilayah daratan, laut dan udara. Hal ini bertujuan supaya keselamatan penerbangan lebih aman dan terjamin.

Selain itu drone juga dilarang terbang di area controlled airspace. Wilayah yang merupakan daerah operasional layanan panduan lalu lintas penerbangan (ATC). Termasuk daerah yang menerima layanan informasi penerbangan dan layanan kesiagaan penerbangan.

4.     Peraturan apabila digunakan untuk komersial (non hobi)

Apabila kamu bekerja menggunakan drone, maka kamu perlu mendaftarkan untuk mendapat sertifikasi dan surat izin untuk pengoperasiannya. Apalagi bila drone yang dioperasikan mempunyai berat lebih dari 25kg. Namun bila hanya digunakan untuk hobi, maka tidak memerlukan perizinan.

5.     Denda apabila melanggar peraturan menerbangkan drone di Indonesia

Selain menetapkan peraturan untuk wilayah penerbangannya, peraturan dalam mengoperasikan drone di Indonesia juga mencantumkan denda dan sanksi pada setiap pelanggaran. Khususnya untuk para pengguna dan komunitas yang berani melanggar peraturan.

Denda yang diberikan untuk pelanggar aturan berkisar 100 juta hingga 5 miliar. Ada juga sanksi pidana berupa kurungan dengan masa kurungan 1-5 tahun penjara. Ketentuan ini tertulis dalam UU No. 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan pasal 410-443.

Setelah mengetahui 5 peraturan menerbangkan drone, pilot wajib tahu di Indonesia kamu bisa menggunakan drone di wilayah yang sudah disepakati. Pastikan tempat untuk menggunakannya bebas dan tidak terikat pada peraturan. Denda yang diberikan saat melanggar juga tidak main-main jadi selalu berhati-hati saat kamu menggunakan drone.

Patuh dengan peraturan yang sudah dibuat pastinya sangat penting bagi pilot drone. Jika anda ingin memperdalam pengetahuan terkait dunia drone juga bisa bergabung dengan Terra Drone Academy Indonesia. Peraturan drone diatas wajib dipatuhi oleh para pilot, jadi bila melanggar akan terdapat sanksi.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *